Sustainable Development Goals (SDGs)

The Sustainable Development Goals (SDGs), established by the United Nations in 2015, are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a “blueprint to achieve a better and more sustainable future for all” by 2030. They cover a broad range of social, economic, and environmental development issues.

SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) merupakan serangkaian 17 tujuan yang diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs adalah penerus dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global yang saling terkait, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan.

17 Goal SDGs

Tanpa Kemiskinan (Goal 1) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.
Tanpa Kelaparan (Goal 2) berfokus pada mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Goal 3) bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
Pendidikan Berkualitas (Goal 4) memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang.
Kesetaraan Gender (Goal 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
Air Bersih dan Sanitasi (Goal 6) memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
Energi Bersih dan Terjangkau (Goal 7) memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Goal 8) mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, serta pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Goal 9) membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
Mengurangi Ketimpangan (Goal 10) mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (Goal 11) membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Goal 12) memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Penanganan Perubahan Iklim (Goal 13) mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
Kehidupan di Bawah Air (Goal 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya laut.
Kehidupan di Darat (Goal 15) melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (Goal 16) mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Goal 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Indikator SDGs

Goal 1 - Tanpa Kemiskinan (No Poverty)

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun.

1.1.1	Tingkat kemiskinan Ekstrim
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.
1.5.3	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015
1.5.4	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana.
1.a.1	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
1.a.2	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.

Goal 2 - Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.
2.3.1	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
2.5.1	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.
2.5.2	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah
2.a.1	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.
2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
2.b.1	Subsidi ekspor pertanian.
2.c.1	Indikator anomali harga pangan.

Goal 3 - Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well-being)

Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia.

3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI).
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; (b) di fasilitas kesehatan.
3.2.1	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.
3.3.1	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.
3.3.2	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.
3.7.2	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
3.b.1	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.
3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.
3.b.3	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
3.d.1	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.

Goal 4 - Pendidikan Berkualitas (Quality Education)

Memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.
4.2.1	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
4.7.1	Pengarusutamaan (i) pendidikan kewargaan global, dan (ii) pendidikan pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang tercantum dalam (a) kebijakan pendidikan, (b) kurikulum pendidikan, (c) pelatihan guru, (d) asesmen siswa, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.
4.b.1	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

Goal 5 - Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

5.1.1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
5.3.2.(a)	Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan.
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
5.6.1	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.
5.6.2	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
5.a.1	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.
5.a.2	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.
5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Goal 6 - Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation)

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

6.1.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.

Goal 7 - Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)

Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

7.1.1	Rasio Elektrifikasi
7.1.1.(a)	Konsumsi Listrik per Kapita
7.1.2.(a)	Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga
7.2.1	Bauran Energi Terbarukan
7.3.1	Intensitas Energi Primer
7.b.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di Negara Berkembang (dalam watt perkapita)

Goal 8 - Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita
8.1.1.(a)	PDB per kapita
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran
8.6.1	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3
8.9.1	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata
8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.

Goal 9 - Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure)

Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api
9.1.2	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.
9.1.2.(a)	Jumlah bandara
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur
9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.
9.3.2	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
9.4.1	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
9.5.2	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)
9.b.1	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.
9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.

Goal 10 - Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequality)

Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara.

10.1.1	Rasio Gini
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi

Goal 11 - Kota dan Komunitas Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)

Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan yang sudah dilengkapi KLHS
11.b.1	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015
11.b.2	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal

Goal 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

12.1.1	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan
12.4.1	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline
12.4.2	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
12.7.1	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
12.a.1	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development
12.c.1	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.

Goal 13 - Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)

Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

13.1.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang
13.1.2	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015
13.1.3	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana
13.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications
13.2.2	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim

Goal 14 - Ekosistem Lautan (Life Below Water)

Melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.

14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut
14.2.1	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.
14.b.1	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi
14.c.1	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).

Goal 15 - Ekosistem Daratan (Life on Land)

Melindungi, merestorasi, dan mendukung penggunaan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

15.1.1	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi
15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan
15.5.1	Indeks Daftar Merah (Red-list index)
15.6.1	Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL
15.8.1	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL

Goal 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions)

Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
16.1.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
16.7.2.(a)	Indeks Asepek Kapasitas Lembaga Demokrasi
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan
16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesetaraan
16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
16.10.2	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
16.a.1	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Goal 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals)

Menguatkan cara pelaksanaan dan menghidupkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.
17.4.1	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).
17.8.1	Persentase pengguna internet
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas
17.13.1	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.
17.18.2	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.
17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)