Tulisan ini merupakan sequence laporan penelitian yang penulis lakukan pada Tahun 2007 dengan frame Implementasi MDGs di Indonesia. Penulis merasa perlu untuk mempublikasikan ini karena terdorong oleh berbagai macam kasus yang menimpa dunia pendidikan di tanah air. Memang semangat dari stakeholder pendidikan perlu untuk diapresiasi dengan sepenuh hati, tapi beberapa dari mereka justru menodai usaha yang begitu keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jika kita mau berpikir untuk merunut kebelakang, mungkin tulisan ini dapat membantu mencari asal muasal dari berbagai kebijakan dan tindakan-tindakan tersebut. Semoga kasus-kasus tersebut tidak terulang dalam tahun-tahun mendatang…!
Semangat keberhasilan pelaksanaan UNAS dari berbagai kalangan (stakeholder pendidikan), akhir-akhir ini perlu untuk diapresiasi. Semangat dan niatan dari mereka untuk menggoalkan anak didik mereka patut diberikan apresiasi yang tinggi, sebab demi keberhasilan peserta didik dalam menghadapi ujian tersebut, semua stakeholder pendidikan berusaha semaksimal mungkin hingga beberapa kalangan menggunakan segala cara. Meski pada hakikatnya, tujuan dari pendidikan bukanlah menyeragamkan kemampuan anak didik hingga harus memahami seluruh muatan pendidikan dan lulus ujian. Tetapi, semangat yang sebenarnya adalah bagaimana ada kemampuan mengidentifikasi dan mengembangkan karakter-karakter unggul yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memperbaiki kebutuhan pendidikan kita khususnya tingkat dasar dan menengah yang sudah lama tidak banyak berubah agar nantinya lebih menghargai fitrah manusia. Kebutuhan dasar tersebut telah direspon oleh PBB dalam sebuah forum internasional dalam sebuah agenda besar Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan Millenium.
Tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium pada bulan September 2000 adalah memprioritaskan komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi pembangunan yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam Tujuan Pembangunan Millenium ini, target harus mengacu ke Tahun 2015.
Tujuan MDGs dibidang pendidikan, mengerucutkan rumusan tujuan program pendidikan yaitu Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua dengan rumusan targetnya bahwa pada Tahun 2015 semua anak di manapun baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Terdapat 6 (enam) indikator utama yang digunakan sebagai ukurannya, yakni : (1) angka partisipasi murni (APM) di SD, (3) APM di SMP, (4) proporsi murid yang berhasil menamatkan SD, (5) proporsi murid kelas I yang menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar, dan (6) angka melek huruf usia 15-24 tahun.
Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani stratifikasi internasional tersebut, sehingga Indonesia juga ikut meratifikasi Tujuan Pembangunan Millenium. Sangat jelas, apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya hingga Tahun 2015, yaitu fokus kepada anak-anak di SD dan sekolah lanjutan pertama, serta mereka yang buta huruf pada usia 14-24 tahun. Jika hak pendidikan mereka tidak terpenuhi, berarti pemerintah telah melanggar hak asasi anak-anak Indonesia. Artinya, memastikan pada tahun 2015 semua anak Indonesia usia 7-15 tahun terlayani hak pendidikannya, dan mereka yang berusia 15-24 tahun terbebas dari buta huruf adalah pekerjaan yang amat substansial.
Oleh karena itu, perlu ditempuh strategi nasional agar kepastian pemenuhan itu terjadi, misalnya benar-benar ada gerakan nasional program penuntasan pendidikan dasar. Selama ini gerakan nasional itu tidak ada, kalaupun ada tidak konsisten dijalankan. Partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan guna memastikan terjadinya pemenuhan hak-hak pendidikan anak itu berlangsung, dan bukannya dimatikan.
Laporan United Nations Development Program (UNDP) dapat dijadikan acuan untuk melihat mutu manusia Indonesia dibandingkan negara-negara lain, yang terangkum dalam Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari 177 negara, posisi Indonesia hanya berada pada ranking 111.
Parameter untuk menilai mutu manusia dibagi dalam empat faktor yaitu, Life Expectancy at birth atau LEB; yaitu angka harapan hidup, Adult literacy rate atau ALR; yaitu persentase anak umur 15 tahun atau lebih melek huruf, Combined primary, secondary and tertiary gross enrollment ratio atau CGER atau Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu rasio murid/mahasiswa yang terdaftar, dan Gross Domestic Product atau GDP, yaitu Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Undang-undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan yang bermutu, relevan, dan kebutuhan masyarakat yang berdaya saing dalam kehidupan global.
Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dari visi di atas telah diturunkan tujuh misi pendidikan yang secara keseluruhan bermuara pada pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas.
Arah kebijakan pembangunan pendidikan dirumuskan merujuk pada konvensi internasional mengenai pendidikan atau berkaitan dengan prinsip pembangunan pendidikan seperti Pendidikan Untuk Semua atau education for all, Konvensi Hak Anak, Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium Development Goals, MDGs), dan World Summit on Sustainable Development. Dalam rangka mencapai sasaran di atas, telah ditetapkan tiga pilar utama pembangunan pendidika Indonesia :
– Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat
Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.
Dalam konteks kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kekurangberhasilan ini salah satunya ditunjukkan dengan hasil ujian siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil. Dari kacamata tersebut, stakeholder pendidikan melakukan berbagai upaya untuk memperlihatkan bahwa peserta didik mereka mengalami peningkatan kualitas, dan salah satunya berbuat curang hingga terkuak seperti akhir-akhir ini.